Kendari, Sultranews.id – Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Sulawesi Tenggara bersama komunitas pemilu bersih dan bekerjasama IWGFF, menggelar Media Briefing dengan tema jalan sesat meraih kekuasan, Penegakan Hukum Politik Uang dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang di laksanakan di salah satu warkop di Kota Kendari, pada Sabtu (16/11/2024.
Dalam media briefing ini menghadirkan tigan narasumber, yakni Arif Nur Alam Deklarasi Nasional Kopi-Bersih/Ketua IBC, Muhammad Natsir Ketua KIPP Sulawesi Tenggara dan Heri lskandar anggota Bawaslu Sultra.
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa, pers, dan peserta lainnya dan dimana, sebelumnya pernah di laksanakan di Kota Bau-bau dan Kolaka.
Hal ini diungkapkan Ketua KIPP Sultra Muhanmmad Natsir mengatakan bahwa isu politik uang dan netralitas ASN masih marak terjadi setiap perhelatan pesta demokrasi dalam
penanganan pelanggaran netralitas ASN, pihak Bawaslu telah berupaya untuk melakukan tugas dan fungsi-fungsinya masing masing, ujarnya.
Ia meminta kepada Bawaslu agar lebih progresif dalam penanganan pelanggaran, baik yang bersifat laporan maupun temuan. Selanjutnya, Bawaslu juga harus terus mengedukasi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya dengan cerdas serta menolak politik uang.
Media briefing sesuai dengan fungsi media seperti yang mengandung dalam pasal 3 UU pers ada tiga fungsi. Yaitu memberi informasi, pendidikan dan hiburan, serta kontrol sosial.
Dengan demikian, sambung Arif Nur media diharapkan dapat menyebarluaskan informasi yang penting diketahui masyarakat.
Saat diwawancara terpisah, Arif juga menuturkan bahwa Bawaslu harus lebih progresif dalam penanganan pelanggaran baik yang sifatnya laporan masyarakat maupun pertemuan.
Kesadaran masyarakat harus dibangun agar memberikan pilihan politiknya secara baik pada tanggal 27 November nanti. Mereka juga harus ikut serta melakukan pengawasan dalam segenap proses Pilkada. Kemudian,mahasiswa melakukan konsolidasi untuk memastikan bahwa semua calon betul-betul serius dan nanti bisa menjadi pemimpin yang clean and good governance.
Disamping itu, Heri lskandar juga bicara soal netralitas ASN dan politik uang. Dia menyampaikan bahwa semenjak pemilihan umum beberapa catatan dari Mahkamah Konstitusi yang menyoroti Bawaslu terlalu formalistik dalam menangani pelanggaran.
Heri Iskandar bahwa Bawaslu tidak boleh anti kritik terhadap apa yang masyarakat sampaikan. Apa yang menjadi perbincangan di masyarakat dijadikan langkah awal. Semua postingan yang berkembang kita jadikan informasi awal untuk dilakukan penulusuran terlebih dahulu. Apakah memang ada unsur pelanggaran atau tidak, tutupnya.
