KONAWE, SULTRANEWS.ID – Kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Konawe kini tengah menjadi sorotan tajam. Sejumlah aktivis secara terbuka melontarkan kritik pedas terkait dugaan dominasi berlebih dari istri Bupati Konawe yang dinilai telah melampaui batas kewenangannya sebagai penggerak PKK.
Para aktivis menyatakan keprihatinannya atas fenomena yang terjadi di lingkup birokrasi Konawe. Kapasitas istri Bupati seharusnya berfokus pada Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan, bukan justru mencampuri urusan teknis dan strategis pemerintahan.
Kalangan aktivis menduga adanya praktik “monopoli” aktivitas pemerintahan, baik internal maupun eksternal, yang dilakukan oleh istri Bupati. Hal ini terlihat dari intensitas kehadirannya dalam setiap kegiatan formal yang mestinya merupakan domain bupati dan wakil bupati.
Akhir-akhir ini, peran pendampingan tersebut tampak dominan di setiap kegiatan. Bahkan, penggunaan aset negara seperti kendaraan operasional Toyota Alphard yang seharusnya diperuntukkan bagi Kepala Daerah, justru dikendalikan sepenuhnya oleh ibu bupati.
Tak hanya soal protokoler dan aset, keterlibatan istri bupati berinisial HN ini diduga kuat masuk hingga ke ranah krusial, yakni penyusunan dan pelantikan pejabat birokrasi, baik jabatan struktural maupun fungsional.
Kritik yang dilayangkan para aktivis ini menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan di Konawe. Fenomena “Istri Rasa Bupati” dinilai dapat merusak tatanan birokrasi dan menciptakan iklim kerja yang tidak sehat di kalangan ASN.
Mengutip dari laman hitsultra.com Aksi protes juga menyuarakan kegelisahan serupa Muh. Supril, saat menyampaikan orasinya di depan Kantor Bupati Konawe pada Selasa (24/2/2026) lalu, menuding adanya aktor intelektual di balik mutasi jabatan yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konawe. Supril secara spesifik menunjuk sosok HY, yang saat ini menjabat sebagai Ketua PGRI Konawe, sebagai sosok yang diduga mendalangi proses pelantikan tersebut.
“Ketua PGRI Konawe kami duga menjadi dalang pelantikan kemarin. Ini pelantikan seperti balas dendam politik. Padahal, proses demokrasi sudah selesai,” tegas Muh. Supril dalam orasinya.
Laporan: Redaksi
