Konawe, SultraNews.id – Harapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2025 kandas di tengah jalan. Sejumlah sektor pajak daerah dilaporkan gagal menembus target, memicu reaksi keras dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Konawe.
Kepastian kegagalan ini mencuat dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD Konawe. Sektor pajak yang tidak mencapai target meliputi pajak air tanah, pajak sarang burung walet, hingga pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Konawe, Dr. Cici Ita Ristianty, SE, ME, mengakui bahwa meski beberapa pos pajak melampaui target, sejumlah pos kunci lainnya memang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
Kegagalan pencapaian target PAD ini memantik desakan serius dari Banggar DPRD Konawe. Mereka meminta agar Kepala BPKAD, HK. Santoso, SE, M.Si, tidak mencairkan dana insentif upah pungut bagi jajaran Bapenda tahun ini.
Menurut Banggar, insentif tersebut lebih baik dialihkan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan dimanfaatkan untuk pembiayaan tahun anggaran berikutnya, yakni 2026.
Anggota Banggar DPRD Konawe, Kristian Tandabioh, SH, M.AP, menegaskan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah mencapai target PAD akan berdampak langsung pada kondisi keuangan di tahun mendatang.
“Target PAD yang tidak tercapai akan menjadi beban utang daerah di tahun selanjutnya atau pada APBD 2026,” tegas Kristian.
Senada dengan Kristian, Anggota Banggar lainnya, Ir. H. Majenuddin, M.Si, menilai target pendapatan yang ditetapkan Bapenda Konawe sejak awal memang tidak rasional.
“Target PAD tahun 2025 saja tidak tercapai, tetapi di tahun 2026 justru dinaikkan jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini tidak logis dan perlu dikaji kembali,” ujar politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.
Sorotan juga datang dari Ketua Komisi I DPRD Konawe, Dedy, SE, yang menilai masih banyak potensi PAD yang belum tergarap, khususnya di kawasan industri Morosi.
“Di wilayah industri Morosi, ada sejumlah potensi PAD yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah Pelabuhan Muara Sampara (PMS) yang aktif melakukan aktivitas bongkar muat barang impor dan ekspor,” ungkap Dedy.
Ia pun mendesak Pemda Konawe melalui Bapenda untuk lebih proaktif menggali dan mengoptimalkan potensi PAD di kawasan industri tersebut guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Banggar DPRD Konawe menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi peningkatan PAD, agar target pendapatan di tahun mendatang disusun lebih realistis dan akuntabel. (Red.*)
