Konawe, SultraNews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menyatakan komitmennya untuk segera merespons dan menindaklanjuti enam tuntutan krusial yang diajukan oleh Pengurus Besar Himpunan Aktivis Muda Konawe Raya (PB. HAM Konawe Raya). Penegasan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M., menyusul aksi damai yang digelar ratusan aktivis di depan Gedung DPRD pada Selasa, 2 September 2025.
Aksi unjuk rasa yang dikoordinasi oleh Muh. Supril ini bertujuan menyuarakan kekecewaan publik atas lambatnya penyelesaian berbagai isu strategis oleh wakil rakyat. Isu yang diangkat mencakup tata kelola pemerintahan, hak-hak pekerja, dan kualitas layanan publik.
Menyikapi jalannya aksi yang berlangsung tertib dan aman, I Made Asmaya menyampaikan penghargaan tinggi atas peran aktif PB. HAM Konawe Raya sebagai mitra kritis.
“Kami sangat berterima kasih kepada PB. HAM Konawe Raya yang telah menjadi mitra kritis kami. Ini adalah pengingat yang sangat penting bagi kami untuk terus fokus pada kepentingan masyarakat yang telah memilih kami,” ujar Ketua DPRD Konawe tersebut setelah menerima berkas pernyataan sikap resmi.
I Made Asmaya berjanji bahwa semua aspirasi yang telah diserahkan akan ditindaklanjuti secara menyeluruh. Tindak lanjut tersebut akan dilakukan melalui mekanisme internal DPRD, serta melalui koordinasi intensif dengan pihak eksekutif daerah dan perusahaan-perusahaan terkait.
Dalam dokumen pernyataan sikap yang diserahkan, PB. HAM Konawe Raya mendesak DPRD untuk mengambil tindakan cepat atas enam isu pokok:
- Evaluasi Kinerja Legislator: Mendesak audit menyeluruh terhadap anggota DPRD agar fokus bekerja untuk kepentingan rakyat dan menghindari gaya hidup mewah yang kontras dengan kondisi masyarakat.
- Realisasi Dana CSR: Menuntut penekanan terhadap pimpinan perusahaan pertambangan dan kelapa sawit di Konawe agar merealisasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR), terutama untuk mendukung sektor pendidikan mahasiswa Konawe.
- Pengendalian Kebijakan Fiskal: Mendesak DPRD untuk menekan Bupati Konawe agar meninjau kembali dan menahan laju kenaikan pajak daerah yang berpotensi membebani masyarakat.
- Perlindungan Hak Buruh: Mendesak evaluasi mendalam terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan isu upah minimum yang dianggap tidak layak bagi pekerja lokal.
- Perbaikan Layanan Kesehatan: Mendesak evaluasi total terhadap buruknya layanan di RSUD Konawe dan menindak praktik pembelian obat yang tidak terpusat oleh rumah sakit.
- Penolakan Tunjangan DPR: Menyuarakan penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR sebagai simbol ketidakadilan di tengah situasi kenaikan biaya hidup yang kian sulit bagi rakyat.
Dengan diterimanya aspirasi ini, DPRD Konawe berkomitmen memanfaatkan kewenangan pengawasan dan anggarannya untuk memastikan setiap permasalahan rakyat mendapatkan solusi yang adil dan tuntas. (SN)
